JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mempawah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah yang berlangsung di Jakarta, Minggu (22/6).
Bupati Mempawah, Dr. Hj. Erlina, SH, MH, hadir langsung dalam forum strategis tersebut yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Lingkungan Hidup 2025 Expo dan Forum, yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Dalam keterangannya, Bupati Erlina menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi persoalan pengelolaan sampah yang kian kompleks.
“Isu sampah bukan hal sepele, ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil peran nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan harapan agar Rakornas ini mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga implementatif dari pusat hingga ke daerah.
Baca Juga:
“Kami ingin menjadi bagian dari perubahan, bukan sekadar mengikuti. Pengelolaan sampah harus adil dan berkelanjutan, dan itu hanya bisa dicapai dengan kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Rakornas ini juga menjadi panggung evaluasi nasional. Dalam forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, membeberkan bahwa data pengelolaan sampah di Indonesia masih jauh dari target.
Meskipun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPS) mencatat capaian sebesar 39,01 persen, hasil verifikasi langsung terhadap 343 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) justru menunjukkan angka riil hanya berkisar 9 hingga 10 persen.
“Kami temukan ketimpangan yang signifikan antara data sistem dan kondisi di lapangan. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Hanif.
Kondisi ini mengancam target nasional yang tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni 100 persen pengelolaan sampah pada 2029. Jika tidak segera dilakukan pembenahan dan peralihan dari sistem konvensional kumpul–angkut–buang, maka TPA di Indonesia diperkirakan akan mengalami kelebihan kapasitas pada 2030.
“Dengan keterlibatan langsung kepala daerah dalam forum ini, diharapkan akan tercipta langkah konkret dan komitmen bersama untuk mengatasi persoalan sampah secara tuntas dan berkelanjutan,” tuntasnya.
