MEMPAWAH – Guna memperkuat penyusunan dua rancangan regulasi strategis, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bengkayang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Mempawah, Rabu (18/6). Kunjungan ini menjadi momen penting dalam menjalin kolaborasi antarlembaga legislatif sekaligus memperdalam pemahaman terhadap praktik legislasi daerah.
Rombongan Pansus I yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus, S.P., M.P, disambut hangat oleh Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, di ruang sidang utama gedung DPRD Mempawah. Dalam agenda tersebut, dibahas secara mendalam dua Raperda yang tengah diformulasikan oleh DPRD Bengkayang, yaitu perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial.
Safruddin Asra menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif DPRD Bengkayang yang dinilainya sebagai langkah tepat dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang sudah kami jalankan di Mempawah. Pertemuan ini menjadi media dialog yang sehat dan saling memperkaya perspektif antarwilayah,” ungkap Safruddin.
Sementara itu, Esidorus menilai Mempawah sebagai mitra yang relevan untuk dijadikan referensi, mengingat adanya kesamaan tantangan dan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan legislatif dan dinamika sosial masyarakat.
Baca Juga:
“Kami mendapat banyak insight dari DPRD Mempawah, termasuk dari para perangkat daerah yang hadir. Ini sangat membantu kami dalam merancang kebijakan yang aplikatif dan responsif terhadap kondisi daerah,” tutur Esidorus.
Kegiatan yang dimulai sejak pagi ini juga dihadiri jajaran pejabat teknis serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Kabupaten Mempawah. Suasana diskusi berlangsung produktif dan antusias hingga siang hari, ditutup dengan sesi silaturahmi antaranggota dewan kedua kabupaten.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang tukar pikiran, tetapi juga mengukuhkan pentingnya sinergi antardaerah dalam proses legislasi yang berpihak pada kepentingan publik. Dengan bertukar pengalaman, diharapkan kebijakan yang lahir bisa lebih kuat dalam implementasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.