SANGGAU — Solidaridad Indonesia mengapresiasi kegiatan Bimbingan Teknis yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Agenda tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Palma serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya.
Yeni Fitriyanti selaku Country Manager Solidaridad Indonesia mengatakan kegiatan yang digelar di Pontianak ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan mengatasi hambatan prosedural yang sering dihadapi petani sawit swadaya dalam mengakses skema pendanaan untuk sertifikasi sawit berkelanjutan.
“Bimbingan teknis ini diharapkan dapat menjawab berbagai kendala yang dihadapi dinas-dinas terkait di kabupaten, koperasi petani sawit dan petani sawit swadaya, seperti kerumitan dalam pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya-Elektronik (E-STDB), pemenuhan dokumen legalitas lahan, dan prosedur pengajuan program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari BPDP,” ungkapnya, Selasa (17/6).
“Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan dari tingkat pusat dan daerah, termasuk perwakilan pemerintah, lembaga pekebun, dan petani, berdiskusi untuk menyelaraskan pemahaman dan mencari solusi praktis terbaik,” sambung Yeni.
Pada agenda tersebut turut hadir narasumber dari Dirat SALMA, Dirat HHP, serta BPDP yang memberikan paparan langsung tentang peraturan terbaru, termasuk mekanisme pengajuan sarpras, biaya sertifikasi maupun pendanaan, bagi petani sawit swadaya, dengan mekanisme melalui koperasi maupun lembaga kelompok petani lainnya.
Baca Juga:
Sesi diskusi interaktif memfasilitasi konsultasi langsung antara para petani dan pengambil kebijakan. Termasuk di dalamnya pembahasan dan solusi yang menjawab hambatan yang biasa dihadapi, termasuk panduan teknis yang jelas mengenai proses pengajuan pendanaan hingga verifikasi teknis.
“Petani sawit swadaya menjadi tulang punggung industri sawit nasional, namun seringkali menghadapi hambatan terbesar dalam memenuhi standar keberlanjutan, karena kurang tersedianya informasi yang lengkap di wilayahnya, serta pendampingan untuk memahami regulasi dan program pemerintah yang disediakan,” jelasnya.
Dikatakannya, melalui dukungan Kementerian Pertanian pihaknya berupaya menjembatani informasi kepada para pihak, menyampaikan kebutuhan akan peningkatan kapasitas serta pendampingan, baik bagi petani sawit swadaya maupun dinas-dinas terkait yang berada di wilayah kebun petani sawit swadaya.
“Bimtek ini adalah langkah nyata untuk memastikan petani sawit swadaya tidak tertinggal dalam proses transisi menuju perkebunan sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” katanya.
Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO bagi petani sawit swadaya. Skema pendanaan yang disediakan melalui BPDP dirancang untuk meringankan beban petani.
“Kami menyambut baik inisiatif Solidaridad dalam membantu mensosialisasikan dan memberikan pendampingan teknis, sehingga dana yang dikelola BPDP dapat terserap secara maksimal, khususnya untuk kebutuhan sarana dan prasarana kebun kelapa sawit yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat,” katanya.
Ardi berharap hasil dari bimbingan teknis ini dapat meningkatkan jumlah petani sawit swadaya di Kalimantan Barat yang berhasil mengajukan proposal dan memperoleh sertifikasi ISPO. Masukan yang terkumpul dari para peserta juga akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk penyempurnaan kebijakan dan prosedur pendanaan di masa mendatang, demi menciptakan sistem yang lebih responsif dan aplikatif di lapangan. (Roh)
