PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan menempati posisi kedua terbaik secara nasional berdasarkan data hingga 30 April 2025. Keberhasilan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Kamis (8/5).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini diikuti oleh Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Sekretaris Daerah dr. Harisson, M.Kes., serta jajaran perangkat daerah dari Kalbar, bertempat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.
Dalam laporan yang disampaikan, Kalimantan Barat mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,43 triliun atau 45,63 persen dari target, menempatkan provinsi ini di peringkat kedua secara nasional. Hanya Papua Tengah yang unggul di posisi pertama, terutama karena faktor royalti dan kontribusi dari Freeport.
“Kalbar menunjukkan pengelolaan pendapatan yang efisien dan patut menjadi contoh,” ujar Mendagri Tito. Ia menekankan pentingnya mempertahankan capaian tersebut sebagai bagian dari upaya penguatan keuangan daerah.
Sementara itu, untuk realisasi belanja daerah, Kalbar membukukan angka Rp2,17 triliun atau 23,94 persen dari total anggaran. Angka ini menjadikan Kalbar berada di peringkat ke-11 nasional dan melampaui rata-rata capaian nasional.
Baca Juga:
Tito juga menyoroti pentingnya optimalisasi serapan anggaran belanja sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pimpinan perangkat daerah yang tidak mencapai target kinerja.
“Kalau kinerjanya stagnan, kepala daerah harus berani melakukan perombakan, terutama pada kepala dinas yang berkaitan langsung dengan keuangan daerah,” tegasnya.
Menutup rapat, Mendagri mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menekankan komitmen Kalbar untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal.
“Kita bersyukur Kalbar bisa menempati posisi dua nasional untuk pendapatan daerah. Ini menjadi motivasi agar pengelolaan APBD ke depan makin baik,” ucap Norsan.
