PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai strategi utama menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi di musim kemarau. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., saat mengikuti apel virtual kesiapsiagaan karhutla bersama jajaran Forkopimda, beberapa waktu lalu, dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Budi Gunawan, dari Pekanbaru, Riau. Dalam arahannya, Menko Polhukam menyoroti pentingnya kerja sama antar instansi dan lembaga sebagai kunci dalam penanganan karhutla secara nasional.
“Soliditas semua elemen, mulai dari pusat hingga desa, termasuk TNI/Polri dan masyarakat, sangat menentukan keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Komitmen bersama adalah syarat utama,” ujar Menko Polhukam.
Ia menambahkan, dampak kebakaran hutan dan lahan tak hanya mencederai lingkungan dan kesehatan masyarakat, tapi juga bisa memicu ketegangan diplomatik karena asap lintas batas negara.
Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah telah membentuk Desk Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025 sebagai wadah pengendalian dan percepatan respons nasional terhadap bencana ini.
Baca Juga:
Sementara itu, Sekda Harisson menyampaikan bahwa meski Kalbar diprediksi akan mengalami kemarau basah hingga akhir 2025, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Ia menekankan bahwa langkah pencegahan harus dimulai dari desa.
“Elemen masyarakat seperti kelompok peduli api, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan LSM punya peran besar. Kita harus bangun komitmen sejak dini, karena pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibanding pemadaman,” tegas Harisson.
Ia mengingatkan masyarakat untuk mematuhi Perda Kalbar Nomor 2 Tahun 2022 terkait pengendalian karhutla, termasuk kewajiban melapor sebelum membuka lahan dengan api. Ia menegaskan, pembakaran hanya diperbolehkan di lahan mineral maksimal 2 hektare, dan dilarang keras dilakukan di lahan gambut.
“Masyarakat harus sadar dan bertanggung jawab. Jangan tunggu sampai terjadi kebakaran besar, karena biayanya luar biasa. Mencegah tetap jadi pilihan terbaik,” pungkas Harisson.
