SINTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang untuk lebih optimal dalam mengelola potensi daerah sebagai upaya memperkuat pendapatan dan mempercepat pembangunan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.IP, M.Si, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Jumat (11/4/2025).
Dalam arahannya, Krisantus menyoroti tantangan berat yang dihadapi Kabupaten Sintang, terutama dari segi kondisi geografis dan luas wilayah. Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang realistis dan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal agar pembangunan tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Sebagus apapun perencanaan yang kita susun, jika tidak dibarengi dengan dukungan anggaran, maka semua hanya menjadi wacana. Kita harus bijak dan kreatif dalam mengelola potensi alam yang ada,” kata Wagub.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim investasi yang tertib dan kondusif, serta mendorong perusahaan yang beroperasi di Kalbar untuk berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami mewajibkan perusahaan di Kalbar untuk memiliki kantor di wilayah ini, NPWP Kalbar, rekening Bank Kalbar, dan penyaluran CSR secara konsisten. Data alat berat dan kendaraan operasional juga harus dilaporkan sesuai kenyataan, tidak boleh dimanipulasi,” tegasnya.
Baca Juga:
Wagub juga menyinggung aspirasi masyarakat Ketungau dan Kayan terkait kondisi jalan provinsi yang rusak parah. Ia mengakui perbaikan infrastruktur tersebut merupakan pekerjaan berat, namun memastikan upaya perbaikan akan dilakukan secara bertahap.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kita akan rancang solusi dan bergerak pelan-pelan tapi pasti, agar hasilnya bisa terlihat dan dirasakan,” tambahnya.
Lebih jauh, Pemprov Kalbar juga sedang menyiapkan revisi tata ruang untuk mempermudah masyarakat di kawasan hutan lindung, HGU, dan lokasi pariwisata dalam memperoleh legalitas tanah. Pemerintah juga akan mengatur aktivitas pertambangan rakyat lewat skema WPR dan IPR agar masyarakat dapat bekerja lebih aman dan produktif.
“Musrenbang adalah fondasi penting dalam pembangunan. Semua rencana harus matang dan terukur agar pelaksanaannya berjalan baik,” tutupnya.
